Pasien RSUD Membludak

CIKOLE - Lonjakan pasien yang terjadi di RSUD R Syamsudi nampaknya belum berakhir. Dari data yang dihimpun Radar Sukabumi, setiap harinya pasien yang datang terus meningkat. Tercatat semenjak tertanggal 1 februari, pasien yang berkunjung sebanyak 143 pasien. Sedangkan pada 2 Februari, pasien yang berkunjung bertambah menjadi 157 pasien. "Lonjakan tertinggi terjadi pada 189 pasien pada 3 Februari lalu," ujar Drektur RSUD R Syamsudin SH, dr Suherman kepada Radar Sukabumi, kemarin.
 Sampai saat ini, pihak RSUD R Syamsudin mengaku belum menetahui dampak kenaika pasien tersebut. Hanya saja, Suherman mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi beberapa faktor. "Kami masih mencari penyebab lonjakan pasien tersebut. Pasalnya, memang banyak faktor yang bisa mempengaruhi," lanjutnya.
 Lebih lanjut Suherman mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih belum bisa memutuskan solusinya seperti apa. Pasalnya, untuk memutuskan harus mengetahui titik permasalahan terlebih dahulu. "Kami tak tahu apakan ini diakibatkan penambahan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) oleh Pemkot Sukabumi atau memang kebanyakan pasien merupakan warga Kabupaten Sukabumi atau ada penyakit mendadak yang diakibatkan cuaca. Ini yang belum kita ketahui," terang Suherman.
 Ia berjanji, hari ini bakal memberikan keterangan pasti mengenai kondisi tersebut. Berikut solusi yang bakal diambil pihak RSUD R Symasudin untuk mengatasi masalah tersebut. "Datanya lengkapnya baru besok. Yang jelas kami menghimbau kepada masyarakat, agar tak langsung dibawa ke rumah sakit selama penyakit tersebut masih bisa ditangani oleh pihak puskesmas setempat," pungkasnya.(nur)

Tiga Fraksi Tak Tandatangani LKPJ-AMJ

CIKOLE - Rapat Paripurna, penetapan Rancangan Keputusan (Rantus) DPRD Kota Sukabumi, tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008-2013, diwarnai skorsing akibat beberapa anggota DPRD Kota Sukabumi yang ikut dalam pansus ada yang belum menandatangani rekomendasi yang sudan disusun.
 Dari informasi yang dihimpun Radar Sukabumi, ada tiga anggota pansus dari tiga Fraksi yakni Partai Demokrat Bersatu, Fraksi PKS dan Fraksi PAN. Bahkan, seluruh anggota F-PKS meninggalkan rapat yang digelar di Gedung DPRD Kota Sukabumi, kemarin. Menurut Ketua F-PD Bersatu, Henry Selamet pihaknya belum mau menandatangi hasil rekomendasi pansus LKPJ AMJ karena dinilai belum berdasarkan kesepakatan bersama. "Laporan rekomendasi pansus LKPJ AMJ belum bulat dan belum dibahas di internal pansus makanya kami belum mau tandatangan," ungkapnya kepada Radar Sukabumi, kemarin.
 Bahkan menurutnya, rapat yang digelar kemarin seharusnya tak digelar karena laporannya saja belum bulat. Dari pantauan Radar Sukabumi, Henry sendiri memang tak nampak menghadiri acara rapat tersebut. Ia beralasan, ada rapat yang tak bisa ditinggalkan. "Tadi ada anggota F-PD Bersatu yang lain. Soalnya saya berhalangan karena memang sedang ada rapat," tuturnya.
 Hal serupa juga dilakukan F-PKS. Bahkan, seluruh anggota F-PKS tak menghadiri rapat pansus tersebut. Menurut Ketua F-PKS, Yayan Suryana mengatakan alasan tak menghadiri rapat termasuk tak ikut menandatangani rekomendasi pansus LKPJ AMJ karena ada mekanisme yang dilanggar oleh panitia pansus. "Kami bukan memboykot atau tidak sepakat. Tapi ada mekanisme yang tak ditempuh oleh pansus dalam penyusunan rekomendasi pansus LKPJ AMJ," terang Yayan.
 Dikatakannya, dalam penyusunan rekomendasi LKPJ AMJ oleh pihak pansus F-PKS tak dilibatkan. Padahal, kalau melihat mekanismenya seharusnya semua anggota pansus terlibat dalam penyusunan tersebut. "Kami hanya diberitahu kalau hari ini mau diparipurnakan, tapi dalam penyusunannya tak dikasih tahu. Jadi kami tegaskan bukan tak sepakat dengan LKPJ AMJ, tapi ini kembali pada masalah mekanisme pansus karena ada yang terlewati," lanjutnya.
 Sementara itu Ketua Pansus LKPJ AMJ, Rahmat Purnama membantah dalam penyusunannya tak mengundang anggota lain lainnya. "Kami sudah mengunang semua anggota yang lainnya," singkat Rahmat usai kegiatan.
 Sementara itu, Rapat Paripurna sendiri tetap berlangsung. Menurut Ketua DPRD Kota Sukabumi, Aep Saepurrahman hal itu tak mempengaruhi kelanjutan pansus. "Inikan sudah memenuhi korum. Meskipun memang sempat diskor karena ada beberapa anggota DPRD yang terlambat hadir," bebernya.(nur)

Pohon Tumbang Sempat Sendat Lalulintas

GUNUNGPUYUH - Hujan lebat dibarengi petir yang mengguyur wilayah Kota Sukabumi sejak Pukul 03.00 WIB, mengakibatkan dua pohon di Jalur Jalan Bhayangkara Kota Sukabumi tumbang. Kondisi paling parah terjadi di Jalan Bhayangkara Gng Merak Kota Sukabumi. Pohon dengan kisaran diameter 30 centimeter, ambruk melintang ke jalan sehingga arus lalulintas sempat tersendat beberapa menit. "Ini diakibatkan kultur tanah yang labil karena terletak dibawah kaki gunung gede. Sehingga, gampang mengakibatkan pohon tumbang ditambah lagi cuaca yang ekstrim," ujar Koordinator lapangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) Kota Sukabumi, Aceng dilokasi kejadian, kemarin.
 Ditambahkannya, selain kultur tanah kondisi pohon yang sudah tua juga menjadi faktor penyebab. Apalagi, jumlah pohon yang ada di sepanjang jalan yang ada di Kota Sukabumi usianya sudah cukup tua sehingga rawan tumbang. "Memang banyak faktor penyebab, makanya bagi masyarakat yang melintas baik menggunakan kendaraan atau berjalan kaki senantiasa waspada. Apalagi masa-masa cuaca seperti saat ini, makin rawan pohon tumbang," tuturnya.
 Dari hasil pantauan pihak BPBD-PK Kota Sukabumi, ada dua jalur yang rawan pohon tumbang yakni sepanjang Jalur Bhayangkara dan wilayah bagian selatan Kota Sukabumi. "Kalau untuk bencana banjir, hanya satu yang paling rawan yakni di wilayah selatan Kota Sukabumi," lanjutnya.
 Tak hanya itu, Ia juga menyinggung lambannya melakukan regenerasi pohon yang ada di Kota Sukabumi. Menurutnya, sampai saat ini ketika ada pohon tumbang, baru dilakukan penanaman kembali. Padahal untuk tumbuh besar, harus menunggu lama. "Seharusnya sebelum ditebang dan lainnya, ada penanaman bibit pohon baru jadi ketika ditebang pohon baru sedang tumbuh besar sehingga tak harus menunggu lama," pungkasnya.(nur)

Pemasangan Pembatas Diprotes Sopir

LEMBURSITU - Pemasangan pembatas jalan yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sukabumi beberapa waktu lalu, mendapat protes dari para sopir 03 jurusan Ramayana-Lembursitu. Dengan adanya pembatas jalan yang memotong langsung jalur dari arah Jalan Pelabuhan II tersebut, memaksa para sopir angkot berputar dari perempatan Jalan Pelabuhan II sampai perempatan dekat Terminal Lingkar Selatan Tipe A Kota Sukabumi.
 Hal tersebut ditegaskan Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Sukabumi, Edi Rasasmita. Menurutnya memang, banyak para sopir yang mengeluh kepadanya. "Memutarnya terlalu jauh. Mending kalau dari arah Terminal Lembursitu menuju Ramayana memutarnya pendek. Tapi kalau yang dari Ramayana ke arah terminal lembursitu, itu terlalu kejauhan," keluhnya mewakili para sopir kepada Radar Sukabumi, kemarin.
 Selain itu, dikatakan Kang Ras sapaan akrab Rasasmita kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap pendapatan para sopir. Pasalnya, jumlah bahan bakar yang digunakan bertambah dari biasanya. "Sekarang gini aja, satu kali nari dari arah Ramayana menuju Lembursitu ada tambahan kurang lebih satu kilometer. Sekarang bayangkan kalau 10 kali nari, berapa kilometer dan berapa tabahan bahan bakar yang dihabiskan. Itukan mengurangi pendapatan para sopir juga. Apalagi pendapatannya selama ini kan pas-pasan," lanjutnya.
 Dirinya berharap kepada pemerintah terkait agar membuka kembali pembatas jalan tersebut. Minimal angkot dari ramayana menuju lembur situ bisa melintas. "Kalau yang dari arah lembursitu menuju ramayana tak jadi masalah. Kami hanya minta agar pembatas jalan ada yang dibuka agar angkot dari arah ramayana bisa melintas tanpa harus memutar jauh," harap Kang Ras.
 Ia mengaku, bakal menyampaikan aspirasi dari para sopir tersebut ke Dishub Kota Sukabumi untuk segera ditindak lanjuti. Seperti diberitakan sebelumnya, pemasangan pembatas jalan sendiri atas keluhan dari masyarakat karena semerawutnya kondisi lalulintas di perempatan Jalan Pelabuhan II dengan Jalan Lingkar Selatan Kota Sukabumi. Ditambah lagi, dengan beberapa kali terjadi kecelakaan lalulintas karena tak adanya trafik ligt. Untuk itu, Dishub Kota Sukabumi memasang pembatas jalan untuk sementara waktu sampai trafik light dipasang.(nur)

90 Persen PNS, Masih Gaptek

CIKOLE - Dari 600 Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II  di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot)  Sukabumi, ternyata hanya 10 persen yang menguasai Informasi Teknologi (IT). "Untuk itu Pemkot Sukabumi telah bekerjasama dengan  Politeknik UNSI untuk mendidik 600 PNS tersebut," ujar Sekretaris daerah (Sekda) Kota Sukabumi, Hanafie Zain.

 Dikatakan Hanafie, penguasaan IT sangat penting siring dengan dengan tuntutan di era saaat ini dengan terjadinya perubahan dari sitem manual kearah digital, sehingga sangat diperlukan sekali setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menguasai masalah IT. "Khusunya bagi tenag terampil berbasis IT, dengan tujuan mempercepat pengolahan data base, administrasi keuangan dan lain sebaginya. Karena pegawai yang ada masih otodidak," lanjutnya.

 Untuk itu, pihaknya akan membiayai bagi PNS untuk mengikuti pendidikan di Politeknik Sukabumi tersebut selama 4 semester dengan program 3 tahun. "Anggran kita masukan di APBD  perubahan tahun 2012. Untuk program teresbut, kira-kira akan memakan anggran Rp 100-200 juta," jelasnya.(nur)

Aparat Didesak Usut Sekolah Membangkang

CIKOLE - Banyaknya pungutan masuk sekolah di Kota Sukabumi, mulai menuai reaksi dari kalangan orang tua murid. Biaya masuk sekolah dan harga buku paket yang mencapai ratusan ribu rupiah, menjadi akar dari permasalahan pendidikan di Kota Sukabumi. Seperti yang dikeluhkan salah satu orang tua siswa, Arif Rahman. Dirinya sangat keberatan dengan kebijakan pihak sekolah yang mengharuskan buku paket dibayar kontan dengan harga yang mencapai Rp. 400 ribu bahkan bisa lebih. Bahkan yang lebih herannya, buku paket tersebut hanya terdapat di sekolah yang dikelola oleh pihak koperasi langsung. Sedangkan jika para orangtua mencari di toko buku, sama sekali tidak ada. "Bagi siswa yang orang tuanya tergolong mampu mungkin saja tidak menjadi masalah, namun bagi orang tua yang kurang mampu seprti saya uang sejumlah itu sangat besar," keluhnya kepada Radar Sukabumi, kemarin.

 Dirinya juga mempertanyakan sejauhmana perhatian pemerintah khususnya Pemkot Sukabumi terkait permasalahan yang dialami para orangtua siswa. Bahkan dirinya juga menyoroti, sejauhmana peran komite sekolah yang nota bene merupakan perwakilan dari para orang tua siswa kepada pihak sekolah. "Fungsi komite sekolah bertujuan untuk membantu orang tua siswa dalam segala hal, termasuk yang menyangkut permasalahan yang dihadapi para orang tua siswa dan malah membela pihak sekolah," ujarnya.

 Bahkan dikatakannya, ketika ada salah satu orangtua siswa bertanya kepada pihak sekolah, apakah bisa membeli buku paket tersebut dengan cara dicicil. Dengan entengnya salah satu oknum guru di sekolahnya menjawab, kalau tidak mampu beli buku paket tersebut jangan menyekolahkan anakanya di sekolah ini. "Saya sangat kaget mendengar jawaban salah seorang oknum guru tersebut, apakah perlu kami sebagai orang tua siswa melaporkan hal ini kepada dinas terkait maupun DPRD," jelasnya.

 Sementara itu, pengamat politik dan kebijakan publik, Tuah Nur mengatakan kondisi seperti ini memang seolah menjadi budaya di dunia pendidikan. Angaran besar untuk membebaskan biaya sekolah seolah jauh dari harapan. Termasuk ketika penerapan PPDB Online untuk menekan hal tersebut ternyata masih belum berhasil. Pungutan yang seharusnya sudah terkafer di Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan lainya, masih marak ditemukan dan menjadi rahasia umum. "Kalau memang ingin perubahan, tidak hanya sistemnya saja. Melainkan dengan manusianya sebagai pelaksana kebijakan. Kalau ini tidak dirubah, sistem sebaik apapun tidak akan terwujud karena ini saling keterkaitan," tegasnya.

 Lebih lanjut Tuah mengatakan, untuk masalah pungutan yang kerap terjadi hal tersebut sebearnya bisa diantisipasi dengan keterbukaan dana yang diterima oleh setiap sekolah. Dengan begitu, tidak ada kesan tertutup dan berfikiran jelek terhadap sekolah. "Seperti BOS, kalau ini diumumkan bisa meminimalisir tingkat kecurigaan masyarakat. Sampai saat inikan kita tidak pernah tahu untuk apasaja alokasi anggaran BOS selama ini," harapnya.

 Tidak hanya itu, disinggung masalah pelanggaran kuota yang dilakukan beberapa sekolah seperti sudah diatur dalam SK Walikota nomor 133 tahun 2012. Tuah Nur mengatakan, hal itu sebuah pembangkangan. Apalagi hal tersebut jelas melanggar aturan yang sudah ada. Ini seharusnya dilakukan penyelidikan oleh pihak yang berwenang. Seharunya, pihak sekolah mentaati apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama tersebut. "Seharunya disini peran dinas bisa maksimal untuk menekan hal-hal yang bersentuhan langsung terhadap masyarakat. Mereka kan orang-orang yang dipercaya sebagai wakil rakyat. Seharusnya mereka bisa menekan ke dinas terkait untuk masalah ini," jelasnya.

 Sementara ditempat terpisah Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Ahmad Fahmi menyampaikan dengan adanya indikasi pungutan yang belakangan beredar. Pihaknya melalui Komisi III DPRD Kota Sukabumi yang memang membidangi hal tersebut akan langsung terjun kelapangan untuk mengecek apa yang beredar selama ini. "Kalau memang ditemukan kita akan melakukan tidakan tegas," ujar Fahmi saat dihubungi via telepon selulernya.

 Lebih lanjut dia mengatakan, terkait masalah kuota yang dilanggar beberapa sekolah ini sebenarnya sudah menjadi ranah kepala daerah. Pihaknya yang berwenang memberikan sangsi bagi para sekolah yang melakukan pelanggaran.(nur)

Pemkot Rangkul Lansia

GUNUNGPUYUH- Keberadaan para lansia di Kota Sukabumi, terus diakomodir. Pada peringatan Hari Keluraga atau bisa disebut hari lansia, Pemkot Sukabumi yang dibantu para donatur mendirikan Panti Sosial di Jalan Bhayangkara Gg Karekterdes Kota Sukabumi. Keberadaan panti sosial tersebut untuk menampung para lansia agar bisa menikmati hari tuanya. "Sesuai dengan amanat UUD 1945 Lansia dan Anak yatim dilindungi pemerintah. Inipun yang kita lakukan kepada para lansia. Sehingga, mereka bisa menikmati masa tua," ujar Walikota Sukabumi, Muslikh Abdussyukur usai meresmikan Panti Sosial, kemarin.

 Dalam kesempatan tersebut, hadir juga Kepala Setukpa Polri, Brigjen Ngadino, Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Witnu Urip Laksana, Dandim 0607 Sukabumi  Letkol (Inf) Mukhlis, Ketua DPRD Kota Sukabumi, Aep Saepurrahman dan unsur muspida lainya.

 Lebih lanjut Muslikh mengatakan, keberhasilan seseorang termasuk bangsa ini merupakan Do'a dari para lansia. Mereka yang mendoakan dan mendidik kita dari mulai kecil sampai bisa meraih kesuksesan seperti saat ini. "Mereka yang mendidik kita sejak kecil. Jasa inilah jangan sampai dilupakan. Bagaimanapun, do'a merekalah yang membimbing kesuksesan yang kita capai saat ini," pungkasnya.(nur)