CITAMIANG - Tokoh Masyarakat Kel Tipar Kec Citamiang, Edoh Hidayat mengatakan anggaran bantuan Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera) bagi warga miskin yang menghuni Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Sukabumi, berjalan optimal. "Alasannya tidak ada indikasi korupsi meskipun dicairkan dengan dua tahap,"katanya kepada Radar Sukabumi, kemarin. Akan tetapi ada yang disesalkan olehnya. Ia prihatin, sebagian warga miskin menganggap masih dideskreditkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi melalui Kantor Bappeda. "Pasalnya, ketika mencairkan bantuan RTLH, saya malah dipasang papan nama warga miskin penerima bantuan Kemenpera oleh petugas Bappeda. Di situ juga tertera jumlah nominalnya," kenangnya kecewa.
Ia menilai hal ini seharusnya tidak layak dilakukan. Selain menimbulkan rasa malu juga dianggap melecehkan warga miskin penerima bantuan. "Saya bersama penerima bantuan lainnya diperlakukan seperti laiknya seorang tahanan yang diprotet untuk kepentingan kepolisian," tambahnya. Edoh bertanya, perlakuan yang dianggap tak pantas itu sebetulnya untuk kepentingan apa.
Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Ayang Dobeh, mengatakan, bila perlakuan tersebut upaya untuk pendataan penerima bantuan, maka hal ini sudah dilakukan sebelumnya. "Apakah pendataan yang dilakukan masing-masing BKM dan pemotretan fisik bangunan RTLH tak cukup dijadikan data base," sesalnya bertanya.
Tidak hanya itu, keprihatinannya atas perlakuan petugas Bappeda terhadap warga miskin sekaligus penerima bantuan dana Kemenpera dianggap sangat berlebihan. "Ini sangat tidap pantas. Saya menyesalkan perlakuan sikap petugas tersebut." sesalnya lagi. Aktifis warga Tipar tersebut mengimbau, alangkah baiknya perlakuan yang tidak menunjukan kepedulian terhadap warga miskin itu, sebaiknya dievaluasi. "Hal ini harus segera dievaluasi, agar ke depan tidak ada lagi warga miskin yang menyesalkan perlakuan seperti itu lagi." imbaunya. Oleh karena itu, ia menegaskan akan terus melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang menyangkut dengan kepentingan warga miskin. "Saya akan terus melakukan pemantauan menyangkut kepentingan warga miskin khusunya di wilayah Tipar," singkatnya.
Sementara itu, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Sukakarya yang sebelumnya mewakili BKM di Kota Sukabumi untuk memberikan bantuan bagi Rumah Tidak Laik Huni (RTLH) dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), terkendala validitas data penduduk yang berhak menerima program pemerintah pusat tersebut. Menurut Ketua Koordinator dari BKM Kelurahan Sukakarya, Agung Sulaksana pihaknya harus mendata ulang jumlah RTLH yang ada di Kota Sukabumi akibat tidak ada validitas data. "Untuk yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi memiliki klasifikasi berbeda. Sehingga, belum tentu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang digunakan dalam program ini," ujar Agung kepada Radar Sukabumi, kemarin.
Untuk membuat validitas data yang diperlukan, pihaknya beserta para BKM lain di setiap kelurahan se-Kota Sukabumi kembali melakukan pendataan ulang untuk kembali diajukan dalam program BSPS Kemenpera 2012. Berdasarkan pendataan yang dilakukan sejak Jumat (6/1) lalu hingga saat ini, baru terdata sekitar 65 RTLH yaitu di Rw 11 dan 9 dari 13 RW yang ada di Kelurahan Sukakarya. "Kami menargetkan pendataan RTLH ini untuk di Sukakarya selama 1 minggu, bahkan dalam pendataan dan monitoring juga dilibatkan unsur kelurahan,” lanjut Agung.
Dijelaskan Agung, memang seharusnya pendataan RTLH untuk tahun 2012 harus masuk ke Bappeda Kota Sukabumi akhir bulan Desember 2011 lalu, namun dikarenakan pada waktu yang bersamaan seluruh BKM se Kota Sukabumi sibuk melakukan pendataan dan pendistribusian anggaran RTLH Tahap II dari APBN P, akhirnya diberi batas waktu hingga 15 Januari mendatang. "Selain melakukan pendataan RTLH, kami juga melakukan pendataan warga yang tidak mempunyai rumah dan ditargetkan tahun ini sebanyak 10 rumah untuk pembangunan baru. Bahkan saat ini berdasarkan hasil evaluasi program BSPS Menpera APBN P tahun 2011 di kelurahan Sukakarya untuk RTLH sudah 90 persen dan PSU 85 persen dan ditargetkan 15 Januari sudah selesai semuanya," terangnya lagi.
Sementara itu Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Hanafi Zain mengatakan pemerintah daerah menargetkan untuk tahun ini ada 600 RTLH yang dapat bantuan tersebut. Masing-masing kelurahan diberikan kewenangan mengajukan 20 RTLH. "Memang untuk target tahun ini 600 RTLH termasuk pembangunan rumah baru. Namun, itu juga tergantung nanti direalisasi oleh kemenperanya berapa," kata Hanafi.
Lebih lanjut diungkapkannya, penerima bantuan stimulan perumahan swadaya harus memenuhi kriteria. Diantaranya, WNI, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah, belum memiliki rumah atau memiliki rumah tetapi tidak layak huni, menghuni rumah yang akan diperbaiki serta belum pernah mendapat bantuan stimulan perumahan dari Kemenpera.(nur)
Ia menilai hal ini seharusnya tidak layak dilakukan. Selain menimbulkan rasa malu juga dianggap melecehkan warga miskin penerima bantuan. "Saya bersama penerima bantuan lainnya diperlakukan seperti laiknya seorang tahanan yang diprotet untuk kepentingan kepolisian," tambahnya. Edoh bertanya, perlakuan yang dianggap tak pantas itu sebetulnya untuk kepentingan apa.
Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Ayang Dobeh, mengatakan, bila perlakuan tersebut upaya untuk pendataan penerima bantuan, maka hal ini sudah dilakukan sebelumnya. "Apakah pendataan yang dilakukan masing-masing BKM dan pemotretan fisik bangunan RTLH tak cukup dijadikan data base," sesalnya bertanya.
Tidak hanya itu, keprihatinannya atas perlakuan petugas Bappeda terhadap warga miskin sekaligus penerima bantuan dana Kemenpera dianggap sangat berlebihan. "Ini sangat tidap pantas. Saya menyesalkan perlakuan sikap petugas tersebut." sesalnya lagi. Aktifis warga Tipar tersebut mengimbau, alangkah baiknya perlakuan yang tidak menunjukan kepedulian terhadap warga miskin itu, sebaiknya dievaluasi. "Hal ini harus segera dievaluasi, agar ke depan tidak ada lagi warga miskin yang menyesalkan perlakuan seperti itu lagi." imbaunya. Oleh karena itu, ia menegaskan akan terus melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang menyangkut dengan kepentingan warga miskin. "Saya akan terus melakukan pemantauan menyangkut kepentingan warga miskin khusunya di wilayah Tipar," singkatnya.
Sementara itu, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Sukakarya yang sebelumnya mewakili BKM di Kota Sukabumi untuk memberikan bantuan bagi Rumah Tidak Laik Huni (RTLH) dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), terkendala validitas data penduduk yang berhak menerima program pemerintah pusat tersebut. Menurut Ketua Koordinator dari BKM Kelurahan Sukakarya, Agung Sulaksana pihaknya harus mendata ulang jumlah RTLH yang ada di Kota Sukabumi akibat tidak ada validitas data. "Untuk yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi memiliki klasifikasi berbeda. Sehingga, belum tentu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang digunakan dalam program ini," ujar Agung kepada Radar Sukabumi, kemarin.
Untuk membuat validitas data yang diperlukan, pihaknya beserta para BKM lain di setiap kelurahan se-Kota Sukabumi kembali melakukan pendataan ulang untuk kembali diajukan dalam program BSPS Kemenpera 2012. Berdasarkan pendataan yang dilakukan sejak Jumat (6/1) lalu hingga saat ini, baru terdata sekitar 65 RTLH yaitu di Rw 11 dan 9 dari 13 RW yang ada di Kelurahan Sukakarya. "Kami menargetkan pendataan RTLH ini untuk di Sukakarya selama 1 minggu, bahkan dalam pendataan dan monitoring juga dilibatkan unsur kelurahan,” lanjut Agung.
Dijelaskan Agung, memang seharusnya pendataan RTLH untuk tahun 2012 harus masuk ke Bappeda Kota Sukabumi akhir bulan Desember 2011 lalu, namun dikarenakan pada waktu yang bersamaan seluruh BKM se Kota Sukabumi sibuk melakukan pendataan dan pendistribusian anggaran RTLH Tahap II dari APBN P, akhirnya diberi batas waktu hingga 15 Januari mendatang. "Selain melakukan pendataan RTLH, kami juga melakukan pendataan warga yang tidak mempunyai rumah dan ditargetkan tahun ini sebanyak 10 rumah untuk pembangunan baru. Bahkan saat ini berdasarkan hasil evaluasi program BSPS Menpera APBN P tahun 2011 di kelurahan Sukakarya untuk RTLH sudah 90 persen dan PSU 85 persen dan ditargetkan 15 Januari sudah selesai semuanya," terangnya lagi.
Sementara itu Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Hanafi Zain mengatakan pemerintah daerah menargetkan untuk tahun ini ada 600 RTLH yang dapat bantuan tersebut. Masing-masing kelurahan diberikan kewenangan mengajukan 20 RTLH. "Memang untuk target tahun ini 600 RTLH termasuk pembangunan rumah baru. Namun, itu juga tergantung nanti direalisasi oleh kemenperanya berapa," kata Hanafi.
Lebih lanjut diungkapkannya, penerima bantuan stimulan perumahan swadaya harus memenuhi kriteria. Diantaranya, WNI, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah, belum memiliki rumah atau memiliki rumah tetapi tidak layak huni, menghuni rumah yang akan diperbaiki serta belum pernah mendapat bantuan stimulan perumahan dari Kemenpera.(nur)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar